MASYARAKAT MENOLAK WADUK CIBEET

Penolakan Warga dibangunnya Waduk Cibeet

Gejolak penolakan masyarakat yang terus bergulir menolak dibangunnya bendungan atau waduk cibeet di Kabupaten Bogor semakin masif, masyarakat tidak mau ditenggelamkan karena sebuah kepentingan yang akan sangat berdampak terhadap masyarakat khususnya masyarakat setempat umumnya masyarakat Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi, keresahan baru akan tercipta jika sampai Bendungan atau waduk cibeet sampai dibangun, mengingat meningkatnya debit air bukan diakibatkan oleh tidak adanya bendungan namun karena rusaknya sumber serapan air di wilayah hulu sungai cibeet.

BBWS dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat harusnya turun langsung untuk mengevalusi ke lapangan sehingga tidak asal melakukan pembangunan tanpa melihat nilai manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat, Bendungan Cibeet hanya akan menciptakan konflik sosial baru bagi masyarakat, gerakan penolakan yang terjadi karena masyarakat tidak mau meninggalkan dimana mereka dilahirkan dan dibesarkan serta mereka tidak mau tanah kelahirannya jadi kenangan karena ditenggelamkan oleh sebuah kepentingan yang tidak jelas manfaatnya buat masyarakat setempat.

Rencana pemerintah membangun waduk cibeet harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang bukan hanya melihat dari aspek proyek belaka mengingat lokasi tersebut merupakan wilayah padat penduduk, dilain sisi jika waduk cibeet terus dipaksakan dibangun maka masyarakat akan kehilangan nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal yang selama ini menjadi akar kekuatan bangsa, dengan dibangunnya waduk cibeet pastinya akan menambah kekhawatiran masyarakat seperti halnya khawatir pada waduk jatiluhur, masyarakat gencar melakukan penolakan karena mereka sudah merasa nyaman tinggal ditempat dimana mereka dilahirkan, mereka tidak mau terusir karena sebuah kepentingan tanpa memandang nilai-nilai history yang dirasakan oleh masyarakat.

Pembangunan Waduk Cibeet merupakan arogansi dan kesewenang-wenangan pemerintah terhadap masyarakat, Menurut UUD 1945 pada amandemen yang ke-II sudah secara tegas memasukkan hak atas rasa aman ini di dalam pasal 28A-28I. Juga diatur dalam Pasal 30 UU HAM  yang berbunyi:  “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”  dan Pasal  35 UU HAM: “Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram yang menghormati, melindungi dan melaksakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

#save_cibeet


Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment