PEMILIHAN UMUM PEMECAH KERUKUNAN BANGSA


Demokrasi yang selama ini menjadi sistem dalam pemerintahan untuk negeri ini, demokrasi asal katanya yaitu dari bahasa Yunani tepatnya kata demokratia yang artinya adalah kekuasaan rakyat. Demokratis sendiri terbagi atas dua kata yaitu Demos yang memiliki arti “rakyat” sedangkan Kratos berarti kekuasaan atau kekuatan, dari demokrasi melahirkan konsep pemilihan umum yang kini menjadi tolak ukur dalam menujuk dan melahirkan seseorang menjadi pemimpin dari mulai pimpinan tingkat Desa sampai ke pimpinan tingkat Negara, namun ada hal yang mengganjal dari demokrasi di negeri ini dimana dari Pelaksanan Pemilihan Umum mengakibatkan terkotak-kotaknya masyarakat karena sebuah kepentingan.

Dampak yang paling parah dari sebuah proses demokrasi terjadi pada pemilihan Kepala Desa dimana permasalahan yang timbul tidak selesai satu atau dua tahun bahkan cendrung menimbulkan konflik berkepanjangan, hal ini seharusnya dijadikan bahan evaluasi dimana Indonesia sebuah negara yang terkenal dengan kerukunan, gotong royong, kaya akan budaya kini mulai dikikis oleh sebuah kepentingan dengan berbagai cara dan faham sehingga semuanya hanya tinggal nama, kerukunan bangsa yang selama ini menjadi kebanggaan harus terkikis oleh yang namanya pesta demokrasi, bahkan di kampung harus terjadi perselisihan antar saudara karena beda pandangan dalam sebuah pilihan, hal ini harusnya disikapi oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara dimana akar kekuatan bangsa ini sudah mulai pudar.

Kehidupan bangsa dengan kekuatan akar budaya mengalami perubahan signifikan, kemajuan jaman dan teknologi bukan berarti harus menghacurkan karakter bangsa, negara seharusnya mempersiapkan generasi bangsa untuk menghadapi perubahan di negara ini, berdasarkan telusur ke pelosok pesta demokrasi menghancurkan kerukunan juga mengajarkan segala sesuatu dengan uang karena money politik terparah terjadi pada pemilihan Kepala Desa, namun sayang hal ini bagai angin lalu saja tanpa adanya sikap dan jalan keluar yang dilakukan oleh pemerintah, dulu bangsa ini sangat terkenal dengan musyawarah dan mufakat, kini musyawarah dan mufakat tersebut sudah diganti dengan yang namanya pesta demokrasi.

Banyak kalangan yang mengatakan jika pesta demokrasi terlalu menghamburkan uang negara, dari mulai Pilkades, Bupati dan Wakil, Gubernur, Presiden, DPR (dari Kabupaten/Kota sampai Pusat), dan DPD-RI, tak sedikit uang rakyat yang hanya digunakan untuk pesta yang berujung terjadinya konflik sosial karena perbedaan pandangan pilihan politik, ironisnya utang negara semakin membengkak dengan alasan untuk membangun dan menyejahterakan rakyat, saatnya Pemerintah melek dan membuat rencana program yang lebih mengedepankan nilai-nilai yang bisa mengembalikan bangsa ini ke jati diri sesungguhnya bukan terbawa oleh arus kepentingan sehingga melupakan nilai yang dimiliki bangsa ini.

Pemerintah dan pemimpin negeri ini seharusnya bisa lebih bijak dan menentukan arah pembangunan, banyak hal yang lebih bermanfaat yang seharusnya dikedepankan khususnya untuk kepentingan masyarakat, sistem Pemilihan umum saat ini sudah menjadi arena kepentingan untuk memuluskan arogansi pribadi dengan mengesampingkan nilai-nilai kepribadian bangsa yang selama ini menjadi kebanggaan dan kekuatan bangsa.
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment