RTRW DAERAH DIACAK-ACAK KEPENTINGAN PUSAT


Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; dasar yang jelas didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana daerah dalam menentukan arah pembangunannya harus melihat kondisi wilayah seperti nilai sejarah, nilai budaya, dan nilai keraifan lokalnya, bukan harus dipaksakan sesuai keinginan Pemerintah Pusat yang tidak tahu kondisi wilayah yang sebenarnya.

Ada yang janggal pada Pasal 17 dimana dalam ayat (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan pada ayat (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, kemudian dalam ayat (3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya pada ayat (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Tetap saja semua kembali pada intervensi pusat, undang-undang yang secara harfiah tidak relevan dan belum bisa dijadikan payung hokum kebijakan untuk daerah.

Kabupaten Karawang salah satu korban dari kepentingan dimana dipaksakan untuk merubah Tata Ruang menyesuaikan keinginan Pemerintah Pusat, Pembangunan Bandara, Pembangunan Pelabuhan, Pembangunan Kereta Cepat dan TODnya, semua akan menggerus nilai-nilai yang ada di Kabupaten Karawang, Otonomi Daerah hanya pepesan kosong belaka yang pada ujungnya semua harus dipaksakan karena sebuah kepentingan, memahami suatu wilayah hanya orang wilayah setempatlah yang akan lebih faham begitupun dengan wilayah Kabupaten Karawang, semboyan Kota Pangkal Perjuangan dan Lumbung Padi Jawa Barat itu sudah sangat jelas kenapa pelabuhan dan bandara yang akan dibangun bukan mempertahankan area pertanian dan membangun fasilitas pendukung pertanian supaya semboyan Lumbung Padi bertahan bukan beralih menjadi lumbung industri, Pemerintah Pusat bukan mempertahankan karakter justru menghilangkan karakter yang ada di Daerah.

Karawang menjadi wilayah lintas dan TOD Kereta Cepat, apakah kereta cepat bisa dimanfaatkan oleh para petani untuk mengangkut padi dan meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karawang? yang ada justru menghabiskan wilayah teknis dan beralih fungsi menjadi wilayah non teknis, apakah itu akan mempertahankan slogan Lumbung Padi, kebutuhan pokok konsumsi manusia adalah padi, jika area yang menjadi lahan untuk memenuhi kebutuhan pokok habis apakah kedepan masih bisa mengkonsumsi padi? Sungguh ironis bangsa ini, DPR dari daerah sampai pusat bukan mewakili rakyat mereka adalah wakil partai yang pastinya dalam menyusun rumusan Undang-Undang pun ada peran serta induknya (Partai), dilema negeri ini sudah berkarat untuk kembali ke fitrahnya harus ada gelora alam yang menyeimbangkangkan diri akibat ulah manusia berkedok yang berada di pemerintahan dan memegang kekuasaan.

Pemerintah Daerah dipaksakan merubah RTRW karena kepentingan Nasional yang berembel-embel Cina, ini sebuah dagelan dan sebuah krisis kepentingan, wilayah serapan air dan wilayah penyangga serta wilayah pertanian teknis harus berubah menjadi wilayah betonisasi, apakah sebuah peencanaan yang baik jika harus mengorbankan masyarakat akibat dari sebuah pembangunan dipaksakan, mau sampai negara ini mrmbangun negaranya tanpa ada campur tangan kepentingan dan mau sampai kapan negara ini membangun tanpa ngutang ? Sebuah bukti kegagalan dalam membangun negara ini jika sampai hari ini belum bisa memanfaatkan sumber daya yang dimiliki negara dengan baik, pada kenyaataanya hampir sebagian besar kekayaan negara dikuasai asing, trus mau sampai kapan rakyat dijanjikan kesejahteraan, sebuah dagelan karena krisis nasionalisme yang dialami bangsa ini, sungguh miris negara yang katanya paling kaya akan sumber daya alamnya harus mengalami keterpurukan ekonomi yang diakibatkan oleh sistem pengelolaan negara yang lebih berbasis memperkaya diri.

Daerah diberi kepercayaan melalui Undang-undang 23 Tahun 2014 namun Daerah juga diintervensi untuk melaksanakan kebijakan berbasis kepentingan pembangunan nasional, dan dipaksakan untuk mengikuti dengan merubah tatanan RTRW tanpa pendalaman dab pemahaman kewilayahan, modern itu bukan merubah wilayah serapan air dengan beton tapi merubah sesuatu yang belum bermanfaat menjadi lebih bermanfaat dengan tidak merupah bentuk dan fungsi sebenarnya, area pesawahan dirubah jadi bangunan dan area hutan dirimah jadi kawasan industri ini sudah satu langkah yang salah kaprah dan secara nyata melanggar aturan, apakah itu semua menjamin masyarakat akan sejahtera? Yang pasti akan menimbulkan bencana bagi masyarakat bukan kesejahteraan, Daerah seharusnya lebih bisa membangun daerahnya berdasar karakteristik, kultur, sejarah, budaya dan kearifan lokal yang ada di Daerahnya masing-masing, bukan mengikuti kepentingan pusat yang secara jelas justru menghancurkan tatanan yang dimiliki Daerah. 

Ketidakpahaman pemimpin terhadap wilayahnya sendiri salah satu penyebab terjadinya kehilangan arah dalam pembangunan di daerah, banyak pihak memanfaatkan atas kelemahan yang dimiliki oleh para pemimpin di negeri ini, pada akhirnya akan muncul konflik dimana-mana, dan konflik-konflik tersebut kemudian sengaja dipiara bahkan sengaja dimunculkan konflik baru untuk mebutupi sebuah permainan kepentingan, masyarakat diberikan janji manis akan sebuah kesejahteraan dari sebuah pembangunan dari uang pinjaman Luar Negeri, giliran rakyat menagih janji alasannya harus membereskan dan membayar utang, trus buat rakyatnya kapan? Kemana perginya hasil kekayaan alam yang dikeruk selama ini? Sementara dagelan para petinggi negeri semakin merajalela dari mulai korupsi, penyalahgunaan peraturan, dan lain sebagainya, masyarakat hanya menjadi korban dan menjadi tameng untuk memuluskan kepentingan para elit di Negara ini.

#selamatkan_alam_karawang
#save_alam



Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment