JALAN KARAWANG NYELENEH PERATURAN

Jalan Kabupaten Karawang, Pepeling Karawang

Jika kita melihat jalan sesuai aturan undang-undang pastinya akan mengedepankan faktor keselamatan yang prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, Ketika merencanakan sebuah trase pada proyek jalan terlebih pada jalan raya yang kemungkinan akan banyak di lalui oleh kendaraan-kendaran besar dan dalam kecepatan tinggi mesti memperhatikan beberapa hal penting agar bisa menghindari terjadinya kecelakanan akibat trase jalan yang tidak baik. Adapun hal-hal tersebuat seperti di bawah ini: a). Menghindari tikungan searah yang hanya dipisahkan oleh tangen yang pendek, untuk menghindari “Broken Back“,  b). Pada bagian yang relatif lurus dan panjang jangan sampai terlihat tikungan yang tajam, sehingga dapat mengejutkan pengemudi, c). Menghindari penggunaan jari-jari minimum, karena jalan tersebut sulit mengikuti perkembangan lalu lintas dimasa yang akan dating, d). Diantara tikungan berbentuk SCS, maka panjang tangen diantara kedua tikungan harus cukup untuk memberikan rounding pada ujung-ujung tepi perkerasan, diperkirakan tangent minimum 20-30 meter, e). Penyediaan drainase yang cukup baik. f). Memperkecil pekerjaan tanah.

Jika melihat kondisi jalan yang di Kabupaten Karawang terutama jalan beton atau jalan cor hampir rata-rata pinggiran jalan tidak  ada pengarugan sehingga sangat membahayakan bagi pengguna jalan, yang lebih parah lagi adalah jalan badami loji dimana pembangunan jalan sudah tidak menggunakan aturan sesuai dengan peraturan dan Undang-undang, jalan yang diputus ditengah, penumpukan dan lebih parah lagi samping kiri dan kanan seperti jurang, anehnya kenyataan seperti ini cenderung dibiarkan tanpa ada tindakan atau perbaikan atas kondisi jalan yang ada, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 19/Prt/M/2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan, Jalan Badami Loji sudah benar-benar tidak sesuai dengan aturan, entah aturan mana yang dipakai mengingat jika dilihat sudah tidak ada bahu jalan dan marka jalan belum lagi rambu-rambu yang tidak ada.

Ketidaksesuaian peraturan pastinya akan sangat berdampak dimana banyaknya kecelakaan terjadi dijalan dilain sisi karena faktor kelalaian pengendara juga diakibatkan oleh faktor kondisi jalan yang tidak sesuai peraturan yang ada, Undang-undang, Peraturan Pemerintah bahkan dalam peraturan mentri pun sudah diatur tentang jalan, hal ini selayaknya jadi bahan evaluasi bagi pemerintah sebagai penyelenggara negara bukan membiarkan begitu saja atas apa yang terjadi dilapangan, bukankah Keselamatan Jalan adalah pemenuhan fisik elemen jalan terhadap persyaratan teknis jalan dan kondisi lingkungan jalan yang menghindarkan atau tidak menjadi sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Pasal 3 ayat (1) Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan yang diberlakukan untuk jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota. Ayat (2) Lingkup Persyaratan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a). kecepatan rencana; b). lebar badan jalan; c). kapasitas jalan; d). jalan masuk; e). persimpangan sebidang dan fasilitas berputar balik; f). bangunan pelengkap jalan; g). perlengkapan jalan; h). penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya; dan i). ketidak terputusan jalan. Dan ayat (3) Lingkup Kriteria Perencanaan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. fungsi jalan; b. kelas jalan; c. bagian-bagian jalan; d. dimensi jalan; e. muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan kapasitas jalan; f. persyaratan geometrik jalan; g. Konstruksi jalan; h. konstruksi bangunan pelengkap jalan; i. perlengkapan jalan; j. kelestarian lingkungan hidup; dan k. ruang bebas.

Jika merujuk pada pasal 3 ayat 1-3 jelas dimana jalan harus sesuai aturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan, namun kenyataan jalan yang ada di Kabupaten Karawang sangat jauh panggang dari api, jalan yang dicor pinggirannya tidak diarug (diberm) sehingga sangat membahayakan pengguna jalan, kurangnya rambu-rambu jalan, tidak adanya garis ruas jalan, dan lain sebagainya, jelas itu semua telah melanggar aturan yang sudah ditetapkan tentang jalan, Pemerintah Kabupaten Karawang sebagai penyelanggara pemerintahan seharusnya melihat apakah anggaran rakyat yang dibangunkan jalan sesuai dengan ketentuan atau tidak, bukan justru menjadi bagian dari kebrokbrokan dan sebagai pelaku pelanggaran Peraturan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan merupakan regulasi jelas tentang aturan hukum untuk Jalan di Kabupaten Karawang, mengingat disisi lain Pemerintah Kabupaten Karawang belum punya Peraturan Daerah (Perda) atau Perbup (Peraturan Bupati) khususnya tentang Jalan yang ada di Kabupaten Karawang, hampir diseluruh wilayah KAbupaten Karawang Jalan tidak sesuai dengan aturan, dan anehnya apakah memang pemerintah sudah tidak ada yang faham akan aturan jalan selama ini atau semua pelaku yang terlibat dalam pemangunan jalan telah menjadi oknum dan menutup mata akan aturan yang sebenarnya.

#save_jalan_karawang
#selamatkanalamkarawang
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment