SAATNYA KARAWANG MEMBANGUN DESA BERKARAKTER

Simbolis Penyerahan Dana - Sumber Photo : KarIn

Jika melihat tofografi wilayah Kabupaten Karawang serta potensi yang dimiliki setiap desa seharusnya mampu melakukan pembangunan dengan karakter desa masing-masing, saat ini jika melihat seluruh desa dari 297 desa dan 12 Kelurahan dari 30 Kecamatan yang ada semuanya biasa saja bahkan cendrung tidak ada perubahan untuk menciptakan desa mandiri, dilain sisi berdasarkan data yang didapatkan kucuran anggaran untuk seluruh desa di tahun 2017 cukup fantastis, namun sayang konsep pembangunan yang dilakukan semuanya belum mengarah pada terciptanya kemandirian desa dan setiap desa tidak memiliki karakterristik pembangunan disetiap desanya masing-masing.

Melihat anggaran yang diterima desa saat ini, seharusnya seluruh desa bisa melakukan pembangunan secara maksimal baik pembangunan fisik maupun non fisik, sumber anggaran yang diterima di tiap-tiap desa di Kabupaten Karawang terdiri dari :
1. PADes
2. Dana Desa 
3. Bagi Hasil Pajak atau Dana Bagi Hasil (DBH) 
4. ADD 
5. Bangub 
6. Sumbangan Pihak Ke 3
Besaran anggaran untuk desa yang satu dengan desa yang lainya memang vareatif, namun sungguh ironis jika desa tidak dapat membangun dan melaksanakan program tata kelola desa secara maksimal mengingat dalam satu tahun setiap desa rata-rata bisa mencapai ± Rp. 1,6 - 1,7 milyar bahkan ada yang lebih, jika terhitung 2017 dalam kurun waktu 5 tahun kedepan setiap desa membangun untuk menjadi desa mandiri dengan anggaran yang ada dipergunakan untuk tata bangun dan tata kelola desa yang lebih tepat sasaran.

Membangun karakterterisik desa sangatlah penting mengingat setiap desa dapat mengangkat potensi yang ada menjadi kebanggaan desanya masing-masing dan setiap desa dapat memunculkan icon untuk desanya sehingga setiap desa memiliki karakter dalam pembangunan, penataan setiap desa tidaklah sulit jika setiap pemimpin didesanya punya keinginan untuk membangun dan memiliki progress pembangunan yang jelas, hanya saja terkadang para pemimpin didesa terbelenggu oleh ketidakfahaman atau oleh kepentingan karena modal yang dikeluarkan dalam pemilihan kepala desa relative cukup besar sehingga dalam menentukan arah pembangunan dan secara nyata setiap desa terkesan monoton bahkan cendrung tidak ada perubahan dan tidak memiliki karakter.

Tata bangun dan tata kelola desa bisa dilakukan dari mulai hal-hal sederhana dengan memunculkan karakter seperti contoh membangun gafura batas desa dengan icon desanya masing-masing, program desa bersih (penanganan dan pengelolaan sampah serta penataan tempat sampah), program desa hijau (mengacu pada UU 30% harus ada RTH dengan penataan pepohonan dijalur jalan), pembenahan admistrasi berasis ITE (mengaplikasikan UU transparansi publik), mengangkat nilai seni dan budaya yang ada di desa, pembinaan kewirausahaan (membina masyarakat menjadi mandiri), dll. Semuanya bisa dilakukan secara komprehensif dari tahun ke tahun.

Kenyataan yang ada jika kita melihat pembangunan desa saat ini dari tahun ke tahun belum ada peningkatan yang memperlihatkan kearah membangun desa mandiri dan desa berkarakter, semuanya terlihat biasa saja hanya bangunan bangunan fisik desa saja yang terlihat sama karena itu prototife dari pemerintah daerah, dan masyarakat bisa melihat secara langsung pembangunan apa saja yang dilakukan oleh desa dengan jumlah anggaran yang relative besar tersebut, jika tidak ada perubahan berarti ada yang aneh dan ada kejanggalan dalam arah pembangunan yang dilakukan didesa tersebut. 

Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa “bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” atas dasar tersebut desa berhak untuk membangun karakteristik pembangunannya dan mengangkat poensi-potensi yang ada sebagai nilai kekayaan yang bisa menjadi kebanggan bagi setiap desa di Kabupaten Karawang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 point 12 “Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia” Pemerintah Daerah bisa mengarahkan dalam pembangunan desa kearah yang lebih berkarakter sehingga pembangunan yang dilakukan oleh desa lebih terarah dan bisa mencipatak desa mandiri yang memiliki karakter sehingga desa yang dimaksud mampu berdiri sendiri serta menjadi kebanggaan daerah contoh seperti desa Panglipuran di Bali yang merupakan desa berkarakter dan menjadi kebanggaan bangsa karena dikenal ditingkat internasional karena karakternya.

Niat baik dalam melakukan pembangunan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik harus dimulai dari hal-hal kecil, karakteristik sebuah pembangunan akan juga mempengaruhi karakteristik yang menempati dalam satu wilayah, pembangunan berkarakter bukan hanya pada pembangunan Sumber Daya Manusia melalui peran pendidikan namun pembangunan berkarakter akan lebih tepat jika meliputi seluruh aspek dalam satu wilayah baik baik pembangunan secara fisik maupun pembangunan non fisik sehingga langkah pembentukan karakter disuatu wilayah itu akan sinergi.

Desa merupakan lembaga yang paling tepat untuk membangun karakter, mengingat luas wilayah dan jumlah penduduk secara nyata bisa dibentuk dan dikelola melalu program nyata dengan konsep mengangkat nilai yang ada atau menciptakan karakter pembangunan berbeda sehingga menjadi kebanggaan masyarakat setempat khususnya dan umumnya Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment