SELAMATKAN GUNUNG CENGKIK KARAWANG

Gunung Cengkik (shudle Karawang), Photo : Pepeling

Gunung Cengkik yang merupakan salah satu gunung batu yang berada di Desa Cintalaksana Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang, Gunung Cengkik berada berdampingan dengan Gunung Sirnalanggeng yang saat ini sudah hampir habis oleh PT. ATLASINDO, kini Gunung Cengkik teracam untuk dihancurkan oleh PT. BUMI MUTIARA JAYA (BMJ), jika Gunung Cengkik habis maka jerit kekurangan air yang dirasakan oleh masyarakat disekitaran Gunung Sirnalanggeng akan dirasakan oleh masyarakat Desa Kutamaneuh khususnya yang akan paling merasakan dampaknya kedusunan lengo.

Berdasarkan penelusuran ke lapangan bahwa PT. BUMI MUTIARA JAYA (BMJ) pernah mengumpulkan warga yang diselenggarakan di Waterboom Kampung Turis, namun pada saat itu warga menolak untuk exploitasi Gunung Cengkik, namun ada peran serta aparatur Pemerintah Desa yang coba mengkoordinir tanda tangan warga dari rumah ke rumah dengan meberikan uang yang vareatif dimana untuk tokoh masyarakat diberikan uang sebesar 500 rb sementara masyarakat biasa diberi uang 300 rb.

Desa Cintalanggeung Kecamatan Tegalwaru Kabapaten Karawang yang dimusim kemarau begitu terkenal dengan kekeringannya sepertinya belum kapok untuk memberikan kesengsaraan baru bagi masyarakat yang ada disekitarnya dengan memberikan ijin untuk exploitasi baru untuk Gunung Cengkik, Perda Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang 2013-2031 dan Surat Bupati Nomor 660.1/2729/pras-TR tertanggal 27 April 2016 Perihal Pelestarian Kawasan Lindung di Kabupaten Karawang, peraturan tersebut sudah jelas bahwa wilayah selatan merupakan kawasan lindung dan Kawasan Resapan air yang harus dijaga dan dilestarikan.

Gunung-gunung yang seharusnya menjadi penahan dan sumber serapan air jika terus dibiarkan maka Kabupaten Karawang akan mengalami bencana yang luar biasa, tanpa disadari bahwa dampak kekeringan yang terjadi di kampung Palasari Kecamatan Cintalaksana itu merupakan dampak dari habisnya sumber serapan air yang ada di Gunung Sirnalanggeng, Gunung Sirnalanggeng yang berada di wilayah pengelolaan PT. PERHUTANI yang kini di exploitasi oleh PT. ATLASINDO sudah tidak memiliki IUP karena sudah habis tahun 2016 dan tahun 2020 PT. ATLASINDO habis kontrak dengan PT. PERHUTANI karena PT. ATLASINDO memberikan HGP (Hak Guna Pakai) dengan sharing 1:2.

Jadi jelas ini ada peran serta Pemerintahan terkait Exploitasi diwilayah Kawasan serapan air dan Kawasan Lindung, padahal dalam peraturan sudah jelas kawasan tersebut harusnya dilindungi dan di jaga, Pemerintah yang membuat aturan hukum justru pemerintah pula yang melalaikan aturan hukum tersebut, sebenarnya dalam hal ini siapa yang bodoh dan tidak taat aturan ? Ini adalah fakta yang terjadi saat ini dimana aturan hanya dijadikan dijadikan bahan untuk memperlancar kepentingan mereka yang memiliki uang sementara masyarakat dibiarkan sengasara dan menjadi korban dari dampak yang sudah terjadi, semua kepentingan selalu mengatasnamakan untuk kepentingan rakyat, ironis…!!! Rakyat mana yang merasakan dari habis dan rusaknya alam saat ini.

Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment